Pelayan [pemerintah] rakyat pusat sudah menetapkan APBN 2009 yang diikuti pula dengan paket stimulus dalam rangka menggerakkan sektor ekonomi di setiap daerah. Dana APBN dari Pelayan Rakyat [pemerintah] pusat ini seharusnya segera dibelanjakan oleh Pelayan Rakyat [pemerintah] provinsi dan kabupaten kota pada kuartal pertama tahun ini. Hal ini diharapkan akan memacu sektor ekonomi sehingga pasar ekspor yang lesu dapat tergantikan dengan ada belanja dari pelayan rakyat.
Permasalahan yang kita lihat sekarang adalah ketidaksiapan Pelayan Rakyat propinsi dan kabupaten kota dalam melakukan pembangunan terutama dalam menyikapi masa krisis dimana banyak produk-produk industri tidak diserap oleh pasar terutama pasar ekspor.
Kita lihat di daerah industri di pulau Jawa [kususnya jawa barat dan jawa timur] sudah banyak PHK yang terjadi. Walaupun sesungguhnya para pengusaha tidak menginginkan hal ini terjadi, tapi inilah jalan pahit yang mau ataupun tidak mau terpaksa harus diambil. Kasus PHK ini sesungguhnya tidak hanya terjadi di pulau jawa, akan tetapi banyak perusahaan di daerahpun juga terpaksa mengambil tindakan PHK ini, karena lemahnya daya serap pasar terhadap produk industri.
Beberapa tindakan yang segera harus diambil oleh Pelayan Rakyat adalah, namun tidak terbatas sebagai berikut :
1. Segera membuat peraturan tentang pemanfaatan APBN dan atau APBD atau paket stimulus lainnya. Paling telat satu atau dua bulan setelah APBN disampaikan oleh Pelayan Rakyat pusat, maka Pelayan Rakyat daerah propinsi, kabupaten kota dengan DPRDnya sudah dapat menyepakati perda APBD.
2. Alokasikan dana terbesar pada sektor kesejahteraan masyarakat
3. Sediakan dana cadangan bagi Pelayan Rakyat daerah sebagai insentif bagi yang berprestasi misalnya 5% dari anggaran. Dana insentif ini nantinya dapat diambil setelah dilakukan evaluasi kinerja.
4. Penetapan kinerja kunci terukur [Key Performance Indicator]. Penetapan KPI ini sangat penting, karena dengan adanya KPI ini kita dapat emngukur kinerja Pelayan Rakyat.
5. Belanjakan anggaran dengan optimal, transparan dan bertangguang jawab. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat prosedur belanja yang baik, lakukan pengawasan yang ketat, libatkan pihak ke tiga atau bahkan LSM.
6. Lakukan evaluasi rutin bulanan, kuartal, semester dan tahunan
7. Jika ada penyimpangan segera lakukan perbaikan dan juga tindakan pencegahan agar kasus yang sama [misalnya kebocoran anggaran] tidak terualng kembali pada instansi atau waktu yang lain.
8. Lakukan peningkatan secara terus menerus, sehingga cita-cita membangun buat masyarakat sejahtera dapat diwujudkan.
Kepada para wakil rakyat tidak ada salahnya membuat terobosan mengundang para tokoh, pemerhati pembangunan dalam penyusunan rencana belanja atau bahkan dalam implementasi dan pengawasan pembangunan. Ayo mari kita membangun bersama untuk masyarakat yang sejahtera.
Bagi pengunjung yang ingin memberikan komentar silahkan menyampaikan komentar dan sarannya dengan bahasa yang santun.
